SOLOK - Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salahsatu tahapan yang dilakukan pemerintah kab/kota untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
Mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, Musrenbang dari berbagai tingkatan mulai dari nagari/kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota/kabupaten, merupakan pengejawantahan dari 'bottom-up planning' setelah diawali oleh Bappeda dengan penyusunan rancangan awal RKPD (Top-down Planning)
Idealnya, Musrenbang ini menjadi moment penting untuk menampung kebutuhan masyarakat. Namun, prakteknya di banyak daerah kab/kota seringkali hanya bersifat seremonial belaka. Lebih mengedepankanmekanisne perencanaan pembangunan 'Manitiak dari langit' daripada 'Mambasuik dari bumi'. Sedikit sekali usulan masyarakat yang ditampung dalam musrenbang.
Berbeda halnya dengan Kabupaten Solok. Komitmen bupati Solok H. Epyardi Asda, M.Mar dengan mengusung motto 'Anggaran Berbasis kebutuhan rakyat' bukan hanya retorika belaka tapi beliau buktikan dengan tindakan nyata.
Dimulai dari ikut menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Guna mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masing-masing nagari di Kabupaten Solok. Dari pelaksanaan Musrenbang, terhimpunlah usulan masyarakat dari 14 kecamatan dengan nilai lebih kurang 600 milyar.
Menurut Bupati yg dikenal bicara blak-blakan ini, "Tidak ada masalah, nanti kita pilah-pilah mana yang bisa diupayakan melalui APBD, mana yang propinsi maupun pusat. Kita beri aprisiasi atas semangat dari walinagari untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya". Untuk itu beliau memerintahkan SKPD harus siap untuk jemput bola dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Solok saat membuka kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 bersama dengan seluruh OPD, Camat, dan Walinagari yang ada di Kabupaten Solok. Selasa (29/03/2022) diruang pertemuan Solok Nan Indah Arosuka.
Lebih jauh beliau mengatakan bahwa Musrenbang merupakan wadah yang tepat untuk menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena masyarakat sendirilah (melalui walinagari) yang lebih tahu apa yang menjadi persoalan di wilayahnya.
Baca juga:
Pemprov Sumbar Gelar Pendidikan Bela Negara
|
Hal yang tidak ditemukan juga dalam pelaksanaan Musrenbang di kab/kota lainadalah; Bupati Epyardi Asda sendiri yang langsung memimpin acara diskusi. Sekaligus, membuka ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh walinagari, untuk menyampaikan kegiatan yg urgen dalam rangka penajaman prioritas kegiatan pada masing-masing nagari.
Kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD kali ini, terasa lebih 'bergairah' karena tidak banyak dbumbui dengan kegiatan seremonial. Lebih mengutamakan diskusi. Para peserta musrenbang - pun, berebutan menyampaikan usulan-usulan kegiatan pembangunan, sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing
Ternyata, kualitas Musrenbang dan tingkat partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan komitmen dan tindakan nyata dari kepala daerah (*)
Oleh: Indra Gusnady, SE, M.Si, (Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok)